Langsung ke konten utama

Pernikahan Anak dan Pahitnya Kehidupan

 

Dokumentasi: Narasi

Malang, LAPMI - Desa Pulau Raman adalah desa yang terletak di Kabupaten Batanghari, Provinsi Bengkulu. Penduduk yang mendiami wilayah tersebut berkisar 1.537 jiwa. Pada umumnya penduduk desa bekerja sebagai petani karet dan buruh harian. Apakah tidak sama dengan desa lain? Ya, sama, hanya saja 70% perempuan disana menikah sebelum usia 19 tahun. Angka pernikahan usia anak di Jambi sampai 14,8% di atas rata-rata angka pernikahan nasional yakni 10,82%.

Seperti Lia (23) contohnya, salah satu warga yang memutuskan untuk menikah di usia yang masih sangat muda. "Saya nikah di umur 16 tahun karena orang tua tidak mampu untuk menyekolahkan saya. Lebih baik kami menikah, pernikahan itu pun keinginan saya sendiri karena orang tua kami tidak mampu. Tempat sekolah kami sangat jauh, susah bagi saya untuk sekolah. Saya masuk SD dan sampai kelas 3 saja, setelah itu saya tidak mampu lagi untuk sekolah. Dulu, ya pingin sekolah itu pun karena ekonomi tidak mampu" ujar ibu satu anak itu. Selain itu ia juga menjelaskan bahwa mata pencaharian orang tua Lia tidak menentu, terkadang mencari ikan itupun kadang dapat kadang tidak, memotong karet pun kadang dibayar murah sehingga susah untuk menyekolahkannya. Namun sebagai gantinya kini Lia terus berusaha untuk masa depan anaknya. Ia berharap anak-anaknya di masa depan nasibnya tidak seperti dia.

Selanjutnya ada Erna, perempuan 23 tahun yang memutuskan untuk menjadi singel parent karena menjadi korban KDRT. "Saya di tampar, diterjang. Awalnya tidak ada yang tahu kalau saya di gitu kan. Dia (suami) begitu kalau cuma pas berdua". Selain itu, dia juga mengungkapkan bahwa dia merasa tidak bebas setelah menikah. "Saya kaget pas menikah. Jadi nggak bisa kemana-mana, harus ngurusin suami, sedangkan hati inginnya main sama temen-temen. Temen-temen saya main tapi saya kok di rumah" ujarnya. Ia juga menjelaskan bahwa pernikahannya hanya berjalan 1 bulan.

Lia dan Erna adalah contoh yang menggerakkan Zubaidah untuk mendirikan beranda perempuan, komunitas yang menaruh perhatian isu-isu kekerasan seksual berbasis gender dan hak-hak perempuan. Bersama para relawan ia memberi pendampingan pada korban kekerasan perempuan dan memberi edukasi pencegahan pernikahan anak-anak usia dini. "Ini (Pernikahan usia anak) itu sebuah persoalan yang mengakar ya, kalau tidak kita ubah tujuh keturunan di desa Pulau Raman ini akan seperti ini terus" ujar Zubaidah.

Diantara dampak negatif yang timbul karena pernikahan usia anak adalah resiko kematian ibu dan bayi dan juga peningkatan KDRT. Tingginya kasus pernikahan anak menempatkan Indonesia di urutan ke-8 dengan usia pernikahan dini yang tinggi dan peringkat ke-2 di ASEAN.

Di masa pandemi permohonan dispensasi bagi anak untuk menikah pun meningkat, hampir 97% dikabulkan oleh pemerintah. "Kasus perkawinan anak usia ini kan harus melihat banyak faktor ya, ada faktor kemiskinan. Sebenarnya juga faktor budaya, karena dalam masyarakat kita, dalam masyarakat yang masih menganut budaya patriarki dimana anak perempuan itu dianggap sebagai milik keluarga sehingga keluargalah yang menentukan dengan siapa, kapan mereka menikah. Anak perempuan tidak punya suara menentukan kapan dia menikah orang tua lah yang menentukannya." Zubaidah juga menambahkan bahwa ironisnya pemerintah seringkali melakukan dispensasi dengan menaikkan usia anak dan kemudian hal itu menjadi persoalan yang kompleks. 

Penulis: Imama Haura

Editor: Reny Tiarantika


Komentar

Postingan populer dari blog ini

Hadiri Pelantikan Pengurus MD KAHMI Kota Malang, Menko PMK RI: KAHMI Malang Harus Bisa Memberi Arti Peranannya di Malang Raya

Dokumentasi : Rafindi  Malang, LAPMI  - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) RI Muhadjir Effendy menghadiri pelantikan Majelis Daerah (MD) KAHMI Kota Malang Periode 2021-2026, terhitung sebanyak 67 orang yang telah dilantik oleh Majelis Wilayah (MW) Korps Alumni HMI (KAHMI) Jawa Timur. Pelantikan tersebut berlangsung di Regents Park Hotel, pada Minggu (30/01/2022). Selain Menko PMK RI, pelantikan tersebut juga dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Presidium MN KAHMI Manimbang Kahariady, Presidium MW KAHMI Jawa Timur Edy Purwanto, Wali Kota Malang Sutiaji, Ketua DPRD Kota Malang I Made Rian Diana Kartika beserta para tokoh dan tamu undangan lainnya. Dalam momentum pelantikan yang bertemakan "Berperan Aktif dalam Kemaslahatan Publik di Era Disrupsi" tersebut, Muhadjir Effendy berkesempatan untuk memberikan pidato kebudayaan. Saat pidato berlangsung Muhadjir berpesan Kepada jajaran Pengurus MD KAHMI Kota Malang yang baru saja dilantik, bahwa KAHMI merup

Menampik Stigma Negatif, HMI Korkom UM Gandeng LPP HMI se-Cabang Malang Pada Kegiatan Open Recruitment

Dokumentasi: lapmimalang/Tahta Reza Gramang Atapukan Malang, LAPMI  – Senin (22/08/2022) Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Malang Koordinator Komisariat Universitas Negeri Malang (Korkom UM) serta seluruh komisariat yang ada di Universitas Negeri Malang mengadakan kegiatan open recruitment dan juga pengenalan tentang Himpunan Mahasiswa Islam kepada mahasiswa baru. Kegiatan ini merupakan yang perdana setelah 2 tahun lamanya tidak berjalan dikarenakan kondisi pandemi yang merebak.  Dalam pelaksanaan kegiatan ini, penyelenggara menggandeng Lembaga Pengembangan Profesi (LPP)  HMI se-Cabang Malang yang merupakan wadah bagi kader-kader HMI yang ingin mengembangkan diri serta bakat yang dimiliki. LPP yang diajak untuk ikut memperkenalkan HMI yaitu Lembaga Pers Mahasiswa Islam (LAPMI) dan Lembaga Seni Budaya Mahasiswa Islam (LSMI). Tujuan dari keikutsertaan dari kedua LPP tersebut adalah ingin menampik stigma negatif mahasiswa baru terhadap organisasi ekstra kampus khususnya terh

Sapere Aude

Alfandy Usman, Kader HMI Komisariat Teknik UMM, Kabiro Eksternal BEM Fakultas Teknik UMM periode 2022/2023 Malang, LAPMI - Bjorka seorang hacker asing yang akhir-akhir ini viral karena melakukan penyerangan terhadap pemerintah Indonesia dan disanjung-sanjung oleh masyarakat, lantaran berhasil membocorkan kasus HAM sebesar peristiwa Munir dan di sebarkan di media sosial. Kita berterimakasih jika itu merupakan tindakan alternatif untuk menuntaskan peristiwa yang didiamkan oleh pemerintah. Akan tetapi, kita sebagai mahasiswa sudah sepatutnya bersifat reflektif dan selektif dalam artian bertindak dan berpikir diluar pola pikir yang dibangun secara umum. Maka dari itu mari bersikap netral untuk tidak memihak salah satu dari kedua belah pihak sebelum menyelidiki untuk memastikan kebenaran yang tervalidasi. Untuk itu mari melihat sudut pandang yang berbeda dari polemik yang ada, sebelum membangun persepsi yang sudah ter-freming, sebab dengan kecurigaan kebenaran selalu ada. Karena yang palsu