Langsung ke konten utama

PPKM Level 4 dan Kerugian Masyarakat Menengah ke Bawah

 

M. Agus Prawoto/ Kader Komisariat Peternakan Perikanan UMM

Malang, LAPMI - Perlu di sadari kondisi dewasa ini memaksa aktivitas manusia tidak normal, berulangkali pemerintah dengan kebijakan yang tidak akurat dalam penanganan Covid-19 ini membuat masyarakat amat bingung, seperti halnya perubahan dan penetapan kebijakan PPKM level 4 yang baru ini disahkan pemerintah pusat dalam hal ini adalah presiden. Transisi kebiasaan ini, memaksa masyarakat agar patuh dengan kebijakan yang belum ditemukan solutif terbaik, karena dengan adanya kebijakan ini dampaknya sangat signifikan bagi masyarakat dengan perekonomian menengah kebawah.

Pemberlakuan Pembatasan Keguatan Masyarakat (PPKM) darurat pada saban hari yang lalu dalam perjalanannya kurang masiff, seharusnya pemerintah pusat memberikan isnstruksi kepada pemerintah daerah dengan solusi bukan hanya intruksi saja. Dilihat dari hal itu, pemerintah daerah menjalankan kebijakan sesuai dengan situasi dan keadaan di daerahnya, dalam hal ini tidak tegasnya pemerintah pusat dalam memberikan intruksi mengakibatkan masyarakat seakan-akan tidak memperhatikan protocol kesehatan sesuai standart yang diinginnkan dan tidak mematuhi pembatasan kegiatan secara penuh.

Senada dengan diatas, masyarakat terdampar Covid-19 yang melakukan Isolasi Mandiri seharusnya diberikan fasiltas penuh dalam upaya penyelesain persoalan, tidak dibiarkan dalam rungan (rumah) saja tapi diberikan sumber protein dan karbohidrat supaya bisa berahan hidup, agar tidak melulu meninggal karena Covid-19 saja yang tersebar di masyrakat setempat atau bahkan portal berita yang disebar di berbagai macam media.

Pemangku kebijakan harus lebih jeli dan teliti menilai persoalan ini, tidak bisa hanya mengambil sampel pada beberapa orang kepercayaan dan melihat hanya dari satu sudut pandang, karena dirasa baik-baik saja sehingga menitipberatkan pada masyarakat. Dalam hal ini, seharusnya pemangku kebijakan menggaet steakholdr yang ada untuk bekerjasama dalam keadaan darurat seperti ini atau turun langsung di lapangan agar bisa menilai seobyektif mungkin kondisi masyarakat terdampar Covid-19.

Tentu dari kebijakan PPKM level 4 ini masyarakat menengah kebawah sangat dirugikan, perputaran uang dalam hal ini jual beli di pasar tidak semaksimal dengan kondisi normal, kebijakan baru ini tentu akan mencekik tukang becak yag setiap hari membawa dagangan atau pembeli di pasar, petani akan menurun pendapatannya ketika sayur hasil penen tidak terjual penuh dan imbasnya anak-anak dari mereka yang membutuhkan asupan gizi tidak bisa terpenuhi karena pendapatan orang tua sangat menurun.

Perlu diketahui bersama, bahwa kesehatan lebih penting dari pada ekonomi tetapi ekonomi harus tetap stabil dengan kondisi darurat ini, tugas pemerintah harus bisa memlih salah satu dari kedua aspek tersebut dengan kajian panjang secara komperhensif, menggunakan data akuntabel yang melibatkan ahli dalam penyelesain persoalan ini. Perlu keberanian dari pemerintah secepat mungkin mengambil keputusan bukan hanya mengganti nama dari kebijakan tersebut tetapi subtansi dari kebijakan itu tidak ada, agar masyarakat bisa menikmati keadaan normal seperti sedia kala dan terhindar dari wabah penyakit ini selamanya. 

Penulis: M. Agus Prawoto

Editor: Reny Tiarantika

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Hadiri Pelantikan Pengurus MD KAHMI Kota Malang, Menko PMK RI: KAHMI Malang Harus Bisa Memberi Arti Peranannya di Malang Raya

Dokumentasi : Rafindi  Malang, LAPMI  - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) RI Muhadjir Effendy menghadiri pelantikan Majelis Daerah (MD) KAHMI Kota Malang Periode 2021-2026, terhitung sebanyak 67 orang yang telah dilantik oleh Majelis Wilayah (MW) Korps Alumni HMI (KAHMI) Jawa Timur. Pelantikan tersebut berlangsung di Regents Park Hotel, pada Minggu (30/01/2022). Selain Menko PMK RI, pelantikan tersebut juga dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Presidium MN KAHMI Manimbang Kahariady, Presidium MW KAHMI Jawa Timur Edy Purwanto, Wali Kota Malang Sutiaji, Ketua DPRD Kota Malang I Made Rian Diana Kartika beserta para tokoh dan tamu undangan lainnya. Dalam momentum pelantikan yang bertemakan "Berperan Aktif dalam Kemaslahatan Publik di Era Disrupsi" tersebut, Muhadjir Effendy berkesempatan untuk memberikan pidato kebudayaan. Saat pidato berlangsung Muhadjir berpesan Kepada jajaran Pengurus MD KAHMI Kota Malang yang baru saja dilantik, bahwa KAHMI merup

Menampik Stigma Negatif, HMI Korkom UM Gandeng LPP HMI se-Cabang Malang Pada Kegiatan Open Recruitment

Dokumentasi: lapmimalang/Tahta Reza Gramang Atapukan Malang, LAPMI  – Senin (22/08/2022) Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Malang Koordinator Komisariat Universitas Negeri Malang (Korkom UM) serta seluruh komisariat yang ada di Universitas Negeri Malang mengadakan kegiatan open recruitment dan juga pengenalan tentang Himpunan Mahasiswa Islam kepada mahasiswa baru. Kegiatan ini merupakan yang perdana setelah 2 tahun lamanya tidak berjalan dikarenakan kondisi pandemi yang merebak.  Dalam pelaksanaan kegiatan ini, penyelenggara menggandeng Lembaga Pengembangan Profesi (LPP)  HMI se-Cabang Malang yang merupakan wadah bagi kader-kader HMI yang ingin mengembangkan diri serta bakat yang dimiliki. LPP yang diajak untuk ikut memperkenalkan HMI yaitu Lembaga Pers Mahasiswa Islam (LAPMI) dan Lembaga Seni Budaya Mahasiswa Islam (LSMI). Tujuan dari keikutsertaan dari kedua LPP tersebut adalah ingin menampik stigma negatif mahasiswa baru terhadap organisasi ekstra kampus khususnya terh

Sapere Aude

Alfandy Usman, Kader HMI Komisariat Teknik UMM, Kabiro Eksternal BEM Fakultas Teknik UMM periode 2022/2023 Malang, LAPMI - Bjorka seorang hacker asing yang akhir-akhir ini viral karena melakukan penyerangan terhadap pemerintah Indonesia dan disanjung-sanjung oleh masyarakat, lantaran berhasil membocorkan kasus HAM sebesar peristiwa Munir dan di sebarkan di media sosial. Kita berterimakasih jika itu merupakan tindakan alternatif untuk menuntaskan peristiwa yang didiamkan oleh pemerintah. Akan tetapi, kita sebagai mahasiswa sudah sepatutnya bersifat reflektif dan selektif dalam artian bertindak dan berpikir diluar pola pikir yang dibangun secara umum. Maka dari itu mari bersikap netral untuk tidak memihak salah satu dari kedua belah pihak sebelum menyelidiki untuk memastikan kebenaran yang tervalidasi. Untuk itu mari melihat sudut pandang yang berbeda dari polemik yang ada, sebelum membangun persepsi yang sudah ter-freming, sebab dengan kecurigaan kebenaran selalu ada. Karena yang palsu