Langsung ke konten utama

PPKM Darurat Rakyat Melarat

Apriska Kartika Sari/ Kader Komisariat Unitri

Malang, LAPMI - Bearawal dari kota wuhan tepatnya di tiongkok, virus jenis baru telah muncul dan  menyebar di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia  yang menyebabkan timbulnya penyakit  Coronvirus Disease atau yang sering disapa dengan covid 19. Covid 19 muncul di Indonesia sekitar bulan maret tahun 2020 lalu, hal ini tentu saja menimbulkan kekhawatiran bagi pemerintahan dan masyarakat Indonesia pasalnya covid 19 dikenal sebagai penyakit virus yang mematikan dan telah banyak memakan korban.  Melihat kondisi tersebut, mendorong pemerintah Indonesia melakukan upaya dan kebijakan penaganan covid 19 diantaranya adalah penerapan prokes secara ketat seperti menggunakan masker,menjaga jarak, mencuci tangan kemudian pemerintah menerapkan PSBB dan masih ada beberapa upaya lainnya.

Kemudian awal bulan juli 2021 pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk penerapan PPKM (Perbelakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) di mulai dari tanggal 03 s/d 20 Juli 2021, Presiden Jokowi mengambil keputusan ini karena meningkatnya kasus covid 19 beberapa waktu terkahir dan agar segera dapat membatasi penyebaran covid 19 di Indonesia (katanya). Semenjak PPKM diterapkan kegiatan masyarakat mulai dibatasi termasuk kegiatan bisnis mulai dari bisnis besar sampai dengan bisnis kecil-kecilan (UMKM), hal ini tentu saja menghambat perekonomian rakyat pasalnya mereka tidak di izinkan berjualan sepenuhnya dengan tenang karena dibatasi bahkan tidak diperbolehkan sama sekali. Berkaca pada pembatasan mobilitas, seperti pembatsan sosial berskala besar (PSBB) pada tahun lalu. Saat itu bnayak 30 unit juta UMKM berhenti beroperasi atau bangkrut. Bukan tidak mungkin adanya kebijakan PPKM darurat juga membuat semakin banyak UMKM yang menutup usahanya kemudian banyak kejadian dibeberapa derah petugas Satpol PP menyita bahkan menghancurkan dagangan pengusaha kecil. Hal ini tentunya berdampak pada masyarakat yang tidak punya penghasilann tetap, kemudian harus mengahadapi kebijakan yang tidak memberikan mereka kepastian atau bahkan menindas mereka, bukan hal baru rakyat sering jadi korban pemerintahan saat ini pemerintah sering mengeluarkan kebijakan yang sama sekali tidak memberikan kemashalahatan bagi umat, sebenarnya siapa yang di untungkan? Apakah kebijakan selama pandemi sudah memberikan kesejhateraan pada rakyat? Rakyat dibatasi bahkan dilarang mencari nafkah bukan tanpa alasan pemerintah mengatasnamakan ini adalah “Kebijakan” namun kebijakan yang diberikan sama sekali tidak menjamin  kebutuhan rakyat hal ini sama saja membunuh tanpa menyentuh,. Tidak bisa dipungkiri kebijakan selama pandemi tidak berorientasi pada rakyat, bisa kita lihat bersama banyak pihak tertentun yang memanfaatkan situasi sekarang disaat rakyat berada pada posisi ancaman covid 19 dan melarat tak berdaya  pihak tertentu justru menjadikan situasi ini sebagai ladang bisnis dan pada akhirnya siapa yang di untungkan? Tentu saja sang pemilik modal, kita berada pada sistem Kapitalisme dimana segalanya hanya berorientasi pada materi kemudian agama dijuhkan dari kehidupan dan hanya fokus pada kepuasan hawa nafsu dunia semata.

Apakah sistem yang diterapkan sekarang adalah yang terbaik untuk umat? Apakah umat sudah baik-baik saja selama kebijakan bobrok yang diterapkan oleh pemerintah selama ini? Salah satunya terkait kebutuhan rakyat disaat masa sulit pandemi saat ini, jawabannya sama sekali tidak. Sistem islam sudah mengatur segalanya mulai dari hal terkecil sampai hal terbesar salah satunya cara islam menangani sebuah wabah penyakit. Di zaman Rasulullah SAW pernah terjadi wabah kusta yang menular dan memataikan  sebelum diketahui obatnya. Kala itu Rasulullah SAW memerintahkan untuk tidak dekat-dekat  atau melihat orang yang mengalami kusta atau lepra.  Rasulullah  pernah bersabda “Apabila kalian mendegar ada suatu wabah di suatu daerah maka janganlah kalian mendatanginya, sebaliknya kalau wabah tersebut berjangkit di suatu daerah yang sedangkan kalian berada disana, maka janganlah kalian keluar melarikan diri darinya.”  (HR Bukhari). Dizaman rasulullah metode tersebut di terapkan sebagai salah satu cara pencegahan wabah yang efektif, kemudian islam juga menjamin kebutuhan rakyat, islam tidak akan membiarkan rakyatnya kesusahan dalam situasi apapun, dalam sistem islam yaitu khilafah, sekalipun tidak terjadi wabah khilafah atau pemimpin wajib menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok rakyatnya, baik rakyat itu muslim ataupun non muslim, kaya atau miskin. Hal ini berdasarkan tugas utama khilafah adalah sebagai periayah (pelayan) umat, sistem islam akan bertanggung jawab menjamin dan melayani semua keperluan rakyat bukan regulator seperti pemimpin kapitalis saat ini.  Oleh karena itu untuk mengembalikan kedaulatan umat perlunya sistem islam yang dapat menaungi kehidupan rakyat, meski banyak yang berusaha menghalagi tegaknya sistem islam oleh kaum kapitalisme tidak menghalangi untuk terus memperjuangkannya sebab yang pantas diterapakan di buminya Allah adalah peratura-Nya bukan peraturan manusia. Semoga kita semua senantiasa terjaga dan selalu dalam lindungan Allah SWT.

Wallahu a’lam bishshawab…

Penulis: Apriska Kartika Sari

Editor: Reny Tiarantika

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Hadiri Pelantikan Pengurus MD KAHMI Kota Malang, Menko PMK RI: KAHMI Malang Harus Bisa Memberi Arti Peranannya di Malang Raya

Dokumentasi : Rafindi  Malang, LAPMI  - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) RI Muhadjir Effendy menghadiri pelantikan Majelis Daerah (MD) KAHMI Kota Malang Periode 2021-2026, terhitung sebanyak 67 orang yang telah dilantik oleh Majelis Wilayah (MW) Korps Alumni HMI (KAHMI) Jawa Timur. Pelantikan tersebut berlangsung di Regents Park Hotel, pada Minggu (30/01/2022). Selain Menko PMK RI, pelantikan tersebut juga dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Presidium MN KAHMI Manimbang Kahariady, Presidium MW KAHMI Jawa Timur Edy Purwanto, Wali Kota Malang Sutiaji, Ketua DPRD Kota Malang I Made Rian Diana Kartika beserta para tokoh dan tamu undangan lainnya. Dalam momentum pelantikan yang bertemakan "Berperan Aktif dalam Kemaslahatan Publik di Era Disrupsi" tersebut, Muhadjir Effendy berkesempatan untuk memberikan pidato kebudayaan. Saat pidato berlangsung Muhadjir berpesan Kepada jajaran Pengurus MD KAHMI Kota Malang yang baru saja dilantik, bahwa KAHMI merup

Menampik Stigma Negatif, HMI Korkom UM Gandeng LPP HMI se-Cabang Malang Pada Kegiatan Open Recruitment

Dokumentasi: lapmimalang/Tahta Reza Gramang Atapukan Malang, LAPMI  – Senin (22/08/2022) Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Malang Koordinator Komisariat Universitas Negeri Malang (Korkom UM) serta seluruh komisariat yang ada di Universitas Negeri Malang mengadakan kegiatan open recruitment dan juga pengenalan tentang Himpunan Mahasiswa Islam kepada mahasiswa baru. Kegiatan ini merupakan yang perdana setelah 2 tahun lamanya tidak berjalan dikarenakan kondisi pandemi yang merebak.  Dalam pelaksanaan kegiatan ini, penyelenggara menggandeng Lembaga Pengembangan Profesi (LPP)  HMI se-Cabang Malang yang merupakan wadah bagi kader-kader HMI yang ingin mengembangkan diri serta bakat yang dimiliki. LPP yang diajak untuk ikut memperkenalkan HMI yaitu Lembaga Pers Mahasiswa Islam (LAPMI) dan Lembaga Seni Budaya Mahasiswa Islam (LSMI). Tujuan dari keikutsertaan dari kedua LPP tersebut adalah ingin menampik stigma negatif mahasiswa baru terhadap organisasi ekstra kampus khususnya terh

Sapere Aude

Alfandy Usman, Kader HMI Komisariat Teknik UMM, Kabiro Eksternal BEM Fakultas Teknik UMM periode 2022/2023 Malang, LAPMI - Bjorka seorang hacker asing yang akhir-akhir ini viral karena melakukan penyerangan terhadap pemerintah Indonesia dan disanjung-sanjung oleh masyarakat, lantaran berhasil membocorkan kasus HAM sebesar peristiwa Munir dan di sebarkan di media sosial. Kita berterimakasih jika itu merupakan tindakan alternatif untuk menuntaskan peristiwa yang didiamkan oleh pemerintah. Akan tetapi, kita sebagai mahasiswa sudah sepatutnya bersifat reflektif dan selektif dalam artian bertindak dan berpikir diluar pola pikir yang dibangun secara umum. Maka dari itu mari bersikap netral untuk tidak memihak salah satu dari kedua belah pihak sebelum menyelidiki untuk memastikan kebenaran yang tervalidasi. Untuk itu mari melihat sudut pandang yang berbeda dari polemik yang ada, sebelum membangun persepsi yang sudah ter-freming, sebab dengan kecurigaan kebenaran selalu ada. Karena yang palsu