Langsung ke konten utama

Ramadan dan Transformasi Religiusitas

 

Nandar Irawan/ Kader Komhum Unmer

Malang, LAPMI - Di era disrupsi seperti sekarang ini kita kian di hadapkan dengan pelbagai tantangan baik secara nasional maupun global, Indonesia sendiri dalam perkembangan kenegaraannya banyak sekali diiringi dengan caruk maruk sosial baik dalam sektor ekonomi, politik, maupun persoalan keagamaan yang tidak terlepas ikut mewarnai kehidupan berbangsa kita hari-hari ini. Sebagai negara yang sedang berkembang memang tidak mudah bagi bangsa yang besar seperti Indonesia dalam mengharmoniskan dinamika sosial warga negaranya di tambah lagi terdapat banyak perbedaan yang melatar belakangi kian banyaknya problem yang kini di hadapi.

Pemerintah dengan segenap elemen jajaran strukturalnya dituntut bisa mengendalikan arus perselisihan antar warga negara, baik perselisihan masyarakat dengan masyarakat yg lain maupun masyarakat dengan pemerintah itu sendiri yang mana seperti sekarang ini kita lihat banyak masyarakat yang kemudian memberontak melakukan perlawanan, dengan kian banyaknya kebijakan yang mana dianggap merugikan warga negara dan menguntungkan kelompok tertentu hal ini menjadi pemicu adanya perlawanan masif yang di lakukan oleh warga negara terhadap aparatur pemerintahnya. Ditambah lagi adanya krisis legitimasi dari publik terhadap pemerintah lantaran jejak sejarah kenegaraan yang memang tidak bisa kita nafikan kian dihadapkan dengan banyaknya  problematika sosial yang amat buruk.

Indonesia dengan sejuta masalah di dalamnya tentu menjadi tugas bersama bagi semua pihak untuk bagaimana memperbaiki tatanan kehidupan sosial kita sekarang, hal yang kemudian saya soroti dalam tulisan kali ini ialah persoalan diskursus moral religi bangsa indonesia dalam menyambut momentum bulan suci ramadhan, yang mana bulan suci ramadhan merupakan masa di mana umat muslim benar-benar memaksimalkan amal ibadahnya karena bulan ramadhan dalam Islam merupakan bulan yang paling mulia dan di penuhi keberkahan yg melimpah, namun bulan ramadhan tahun ini lagi-lagi umat Islam Indonesia dibuat dilema dan tidak leluasa untuk beraktivitas menjalankan ibadah dilingkup sosial secara luas karena adanya pengaturan kenegaraan yang membatasi. Kendati demikian kita tentu harus selalu mematuhi kebijakan yang ada karena setiap kebijakan yang ada mesti kita nilai positif sebagai inovatif perbaikan nasional, pun disamping itu kita memiliki hak untuk menolak kebijakan-kebijakan yg bersifat menindas kita sebagai warga negara.

Dalam momentum bulan suci Ramadan tahun 1443 H kali ini lagi-lagi diwarnai dengan nuansa kecemasan yang mendalam, pandemi yang tak kunjung usai menjadi momok bagi bangsa yang beragam dan multi kultural seperti Indonesia. Di tengah gempuran kebijakan pembatasan sosial umat beragama di tuntut secara moral religi dan kebijakan struktural agar sama-sama bisa menyikapi peraturan pemerintah untuk meminimalisir penyebaran covid-19 sembari menjalankan ibadah seperti yang di hadapi oleh umat muslim saat ini.

Kebijakan yang kian di hadirkan tak bisa juga kita pandang sebelah mata dengan bersikap apatis dan melanggar karena berdalih kepentingan ibadah, karena sesungguhnya pun dalam Islam memberi toleransi dalam melakukan ibadah. Adanya pembatasan sosial yang dilakukan sekalipun itu menyangkut perihal ibadah tentu memiliki dasar yang kuat dalam tata nilai religi sebagai mana kita ketahui bahwa lahirnya kebijakan seperti demikian itu dilandasi adanya ijtimah para ulama besar di Indonesia yang mana hal tersebut menjadi dasar juga merupakan bagian dari pada hukum Islam.

Moralitas kita sebagai manusia sekaligus sebagai warga negara kian di uji dalam nuansa yang kian mencekam ini, mengingat banyaknya tanggapan kaum awam akan kebijakan pelarangan yang berkaitan dengan ibadah secara berjamaah kian di anggap hal negatif dalam konteks keimanan padahal adanya pengaturan semacam itu merupakan upaya untuk mengembalikan harmonisasi kehidupan bernegara dengan menekan laju kontaminasi/penyebaran covid-19 yang sekarang di ganti dengan adanya varian baru bernama omicron. Hal ini tentu menjadi PR bagi kita bersama untuk bagaimana bisa bersama-sama secara kolektif menyikapi dengan bijak upaya pemerintah untuk pemulihan nasional lantaran ini juga bagian dari tanggung jawab kita sebagai warga negara.

Kemudian di samping menaati peraturan pemerintah yang berlaku sekarang tak lupa dibulan suci yang penuh keberkahan ini kita semakin meningkatkan ibadah kita, melakukan hal-hal positif dengan senantiasa mengharap ridho Allah semata. Sebagai hamba yang taat suda menjadi kewajiban bagi kita untuk melakukan apa yang diperintahkan dan menjauhi segala larangan yang di kehendaki oleh Islam, sekalipun kita tidak terlalu bisa leluasa beraktivitas di luar (lingkungan sosial) namun tidak menjadi penyurut semangat yg menjadi penghalang untuk kita beribadah dan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan amal ibadah kita semuanya di terima oleh Allah dan kita selalu berada dalam lindungan-Nya, dijauhkan dari paparan covid-19 maupun penyakit yang lainnya sehingga kita bisa memaksimalkan amalan di bulan suci yg penuh berkah ini, aamiin ya rabbal al’aamiin.

Pada akhirnya orang yang berpuasa harus melakukan tazkiyah yaitu sebuah upaya untuk membersihkan hati dari penyakit hati seperti iri, dengki dan sifat sombong untuk selanjutnya diganti dengan akhlak yang mulia. Ramadan ialah bulan penghapusan sampah kehidupan atau yang kita kenal dengan dosa-dosa, oleh karenanya kita mesti memperbanyak istigfar seraya memohon ampunan dari Tuhan yang maha pengampun (Allah SWT). Semoga akhlak seperti yang disampaikan dimuka menjadi kebiasaan bagi setiap orang yang berikhtiar memohon ridho Allah di bulan puasa ini.

Penulis: Nandar Irawan

Editor: Reny Tiarantika

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Hadiri Pelantikan Pengurus MD KAHMI Kota Malang, Menko PMK RI: KAHMI Malang Harus Bisa Memberi Arti Peranannya di Malang Raya

Dokumentasi : Rafindi  Malang, LAPMI  - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) RI Muhadjir Effendy menghadiri pelantikan Majelis Daerah (MD) KAHMI Kota Malang Periode 2021-2026, terhitung sebanyak 67 orang yang telah dilantik oleh Majelis Wilayah (MW) Korps Alumni HMI (KAHMI) Jawa Timur. Pelantikan tersebut berlangsung di Regents Park Hotel, pada Minggu (30/01/2022). Selain Menko PMK RI, pelantikan tersebut juga dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Presidium MN KAHMI Manimbang Kahariady, Presidium MW KAHMI Jawa Timur Edy Purwanto, Wali Kota Malang Sutiaji, Ketua DPRD Kota Malang I Made Rian Diana Kartika beserta para tokoh dan tamu undangan lainnya. Dalam momentum pelantikan yang bertemakan "Berperan Aktif dalam Kemaslahatan Publik di Era Disrupsi" tersebut, Muhadjir Effendy berkesempatan untuk memberikan pidato kebudayaan. Saat pidato berlangsung Muhadjir berpesan Kepada jajaran Pengurus MD KAHMI Kota Malang yang baru saja dilantik, bahwa KAHMI merup

Menampik Stigma Negatif, HMI Korkom UM Gandeng LPP HMI se-Cabang Malang Pada Kegiatan Open Recruitment

Dokumentasi: lapmimalang/Tahta Reza Gramang Atapukan Malang, LAPMI  – Senin (22/08/2022) Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Malang Koordinator Komisariat Universitas Negeri Malang (Korkom UM) serta seluruh komisariat yang ada di Universitas Negeri Malang mengadakan kegiatan open recruitment dan juga pengenalan tentang Himpunan Mahasiswa Islam kepada mahasiswa baru. Kegiatan ini merupakan yang perdana setelah 2 tahun lamanya tidak berjalan dikarenakan kondisi pandemi yang merebak.  Dalam pelaksanaan kegiatan ini, penyelenggara menggandeng Lembaga Pengembangan Profesi (LPP)  HMI se-Cabang Malang yang merupakan wadah bagi kader-kader HMI yang ingin mengembangkan diri serta bakat yang dimiliki. LPP yang diajak untuk ikut memperkenalkan HMI yaitu Lembaga Pers Mahasiswa Islam (LAPMI) dan Lembaga Seni Budaya Mahasiswa Islam (LSMI). Tujuan dari keikutsertaan dari kedua LPP tersebut adalah ingin menampik stigma negatif mahasiswa baru terhadap organisasi ekstra kampus khususnya terh

Sapere Aude

Alfandy Usman, Kader HMI Komisariat Teknik UMM, Kabiro Eksternal BEM Fakultas Teknik UMM periode 2022/2023 Malang, LAPMI - Bjorka seorang hacker asing yang akhir-akhir ini viral karena melakukan penyerangan terhadap pemerintah Indonesia dan disanjung-sanjung oleh masyarakat, lantaran berhasil membocorkan kasus HAM sebesar peristiwa Munir dan di sebarkan di media sosial. Kita berterimakasih jika itu merupakan tindakan alternatif untuk menuntaskan peristiwa yang didiamkan oleh pemerintah. Akan tetapi, kita sebagai mahasiswa sudah sepatutnya bersifat reflektif dan selektif dalam artian bertindak dan berpikir diluar pola pikir yang dibangun secara umum. Maka dari itu mari bersikap netral untuk tidak memihak salah satu dari kedua belah pihak sebelum menyelidiki untuk memastikan kebenaran yang tervalidasi. Untuk itu mari melihat sudut pandang yang berbeda dari polemik yang ada, sebelum membangun persepsi yang sudah ter-freming, sebab dengan kecurigaan kebenaran selalu ada. Karena yang palsu