Malang, LAPMI - Merespon kondisi bangsa atas kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat, massa aksi yang tergabung dalam Kelompok Cipayung Plus Yogyakarta mengadakan aksi demonstrasi di titik Nol Kilometer Yogyakarta, Senin, 11 April 2022.
Dalam
aksinya, kelompok yang terdiri dari organisasi pelajar/mahasiswa antara lain
HMI, GMNI, IMM, KAMMI, KMHDI, dan PII Yogyakarta melakukan long march dari
titik kumpul di Masjid Gedhe Kauman menuju pusat aksi di titik Nol Kilometer
Kota Yogyakarta untuk menyampaikan orasinya masing-masing.
Mengutip
pernyataan sikap massa aksi yang disampaikan secara tertulis, negara saat ini sedang
tidak baik-baik saja, BBM naik, bahan pokok langka dan mahal, wacana penundaan
Pemilu, PPN 11%, hingga pemindahan IKN, pemerintah dianggap tidak punya
legibilitas, yaitu kemampuan membaca dan memahami masalah secara jernih sehingga
menimbulkan kerugian bagi rakyat.
Kordinator umum aksi, Mario Erlanda dalam
pernyataannya menuntut perwakilan dari anggota DPRD DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) untuk hadir langsung
pada aksi ini dan berkenan menemui massa aksi sehingga para demostran bisa
menyampaikan secara langsung berbagai aspirasinya. “Tujuan kita di sini
untuk meminta kepada para anggota dewan yang terhormat untuk hadir di Nol Km
untuk mendengarkan apa yang menjadi tuntutan dan aspirasi dari kita.” ungkap
Mario
Lebih
lanjut menurut Mario, pada awalnya massa aksi hendak melakukan demonstrasi di
depan kantor DPRD DIY dengan harapan para anggota dewan dapat berinteraksi
langsung dengan demonstran. Namun dikarenakan massa aksi menghormati regulasi
terkait unjuk rasa di DIY, maka aksi diputuskan dilaksanakan di titik Nol
Kilometer Yogyakarta. “Pada awalnya kita ingin aksi di DPRD (DIY), tapi kita
patuh dengan aturan di DIY itu sendiri. Maka dari itu kita menghimbau dan
mengharap untuk wakil rakyat yang memang mewakili kita untuk hadir di sini dan
mendengarkan apa yang kita tuntut.” tambah Mario.
Berikut
tuntutan massa aksi Cipayung Plus DIY dalam aksi #JogjaMelawan:
- Menolak
penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden.
- Tunda
pemindahan Ibu Kota Negara (IKN).
- Menolak
kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
- Menolak
kenaikan harga bahan pokok.
- Menolak
kenaikan PPN 11%.
- Tuntaskan
kasus klitih di Jogja.
- Hentikan kapitalisasi dan komersialisasi pendidikan
Namun hingga aksi berakhir dan massa hendak
membubarkan diri, tidak ada satupun dari anggota DPRD DIY yang menemui para
demonstran di lokasi. Dengan demikian, massa aksi megancam akan melakukan
demonstrasi lanjutan apabila segala tuntutannya tidak diindahkan dan tidak
dimediasi oleh DPRD DIY untuk disampaikan kepada DPR RI di Senayan.
Penulis: Ammar Mahir Hilmi
Editor: Reny Tiarantika
Komentar
Posting Komentar