Langsung ke konten utama

KAHMI FORUM Diskusi Masalah Kesejateraan Masyarakat Malang Raya, Harianto: Kita Harus Atasi dari Hulu ke Hilir

Dokumentasi: Lapmimalang/ Rajab Abubakar Sidiq Jailani

Malang, LAPMI – Kamis (1/9/2022) KAHMI FORUM menggelar diskusi dengan mengangkat tema “Politik Kesejahteraan: Policy dan Pelaksanaannya di Malang Raya”. Diskusi yang dipandu langsung oleh Harianto selaku Koordinator KAHMI FORUM tersebut membahas tingkat kesejahteraan masyarakat Malang Raya yang meliputi Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu. Diskusi yang dimulai dari Pukul 19.00 WIB tersebut diselenggarakan di gedung Graha Insan Cita 1 (GIC 1) Kota Malang.

Harianto menuturkan “Berkaitan dengan tema kesejahteraan ini, yang pertama adalah soal kesejahteraan ini menjadi kewajiban negara. Nah, seiring berjalannya waktu sampai hari ini itu hanya menjadi lip servicenya calon-calon kepala daerah, politisi dan sebagainya itu dalam membuat visi misi atau kampanye. Tetapi kalau kita lihat datanya, data diberbagai daerah soal kesejahteraan itu berganti-ganti politisi atau kepala daerah itu datanya mandek bahkan ada yang datanya relatif naik”.

Acara yang turut dihadiri oleh Luthfi J. Kurniawan selaku Koordinator Presidium Majelis Daerah KAHMI Kota Malang tersebut dihadiri beberapa elemen Instansi Pemerintahan yang ada di Malang Raya, mulai dari BAPPEDA Kota Malang, BAPPEDA Kabupaten Malang, BAPPELITBANGDA Kota Batu, Komisi D DPRD Kota Malang, Komisi C DPRD Kota Batu, Komisi IV DPRD Kabupaten Malang, Bagian Perekonomian, Infrastruktur dan SDA Kota Malang. Selain itu, diskusi KAHMI FORUM ini juga dihadiri oleh akademisi yakni Thomas Soceco Dosen FEB Universitas Negeri Malang, Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Malang, dan juga Tokoh Masyarakat.

Dokumentasi: Lapmimalang/ Rajab Abubakar Sidiq Jailani

Menurut Harianto, pemilihan narasumber baik dari Intansi Pemerintahan, Akademisi, maupun Tokoh Masyarakat tersebut bertujuan untuk mengetahui masalah-masalah yang berkenaan dengan kesejahteraan masyarakat di Malang Raya dari hulu ke hilir. Tidak hanya masalah dihilir saja yang diatasi, namun dihulu perlu kita atasi bersama. Dengan adanya diskusi tersebut diharapkan muncul ide dan gagasan baru untuk mengatasi masalah kesejahteraan di Malang Raya ini.

Penyelesaian kemiskinan itu tidak hanya di hilirnya saja, atau hanya bansos-bansos saja. Tetapi hulunya ini apa?. Pola kemiskinan yang ada di Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu ini seperti apa? Nah itu yang ingin kita dalami. Harapannya itu yang akan menjadi masukan kepada pemerintah daerah yang ada di Malang Raya.” Jelas Harianto.

Koordinator KAHMI FORUM itu menyatakan bahwa dari hasil diskusi yang dilaksanakan itu setidaknya diketahui bahwa di Malang Raya ini memiliki persoalan terkait dengan data kesejahteraan masyarakat. Terdapat perbedaan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan data real yang ada di masyarakat. Hal itu disebabkan oleh keadaan kesejahteraan ini yang sangat cepat berubah. Perubahan yang terjadi di masyarakat tidak diikuti dengan pendataan terbaru yang ada di Badan Pusat Statistik (BPS). Selain itu juga belum adanya roadmap dalam menanggulangi kemiskinan di Malang Raya ini.

Dokumentasi: Lapmimalang/ Rajab Abubakar Sidiq Jailani

Ya kalau dari KAHMI FORUM, diskusi tentang kesejahteraan ini adalah diskusi yang kedua. Hasil diskusi ini akan diserahkan ke Majelis Daerah KAHMI Kota Malang. Kemudian Majelis Daerah KAHMI Kota Malang nanti mengkaji dan menyusun masukan-masukan yang akan disampaikan kepada kepala daerah yang ada di Malang Raya.” Tutup Harianto.

Penulis: Jihadul Amry
Editor: Reny Tiarantika

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Hadiri Pelantikan Pengurus MD KAHMI Kota Malang, Menko PMK RI: KAHMI Malang Harus Bisa Memberi Arti Peranannya di Malang Raya

Dokumentasi : Rafindi  Malang, LAPMI  - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) RI Muhadjir Effendy menghadiri pelantikan Majelis Daerah (MD) KAHMI Kota Malang Periode 2021-2026, terhitung sebanyak 67 orang yang telah dilantik oleh Majelis Wilayah (MW) Korps Alumni HMI (KAHMI) Jawa Timur. Pelantikan tersebut berlangsung di Regents Park Hotel, pada Minggu (30/01/2022). Selain Menko PMK RI, pelantikan tersebut juga dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Presidium MN KAHMI Manimbang Kahariady, Presidium MW KAHMI Jawa Timur Edy Purwanto, Wali Kota Malang Sutiaji, Ketua DPRD Kota Malang I Made Rian Diana Kartika beserta para tokoh dan tamu undangan lainnya. Dalam momentum pelantikan yang bertemakan "Berperan Aktif dalam Kemaslahatan Publik di Era Disrupsi" tersebut, Muhadjir Effendy berkesempatan untuk memberikan pidato kebudayaan. Saat pidato berlangsung Muhadjir berpesan Kepada jajaran Pengurus MD KAHMI Kota Malang yang baru saja dilantik, bahwa KAHMI merup

Menampik Stigma Negatif, HMI Korkom UM Gandeng LPP HMI se-Cabang Malang Pada Kegiatan Open Recruitment

Dokumentasi: lapmimalang/Tahta Reza Gramang Atapukan Malang, LAPMI  – Senin (22/08/2022) Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Malang Koordinator Komisariat Universitas Negeri Malang (Korkom UM) serta seluruh komisariat yang ada di Universitas Negeri Malang mengadakan kegiatan open recruitment dan juga pengenalan tentang Himpunan Mahasiswa Islam kepada mahasiswa baru. Kegiatan ini merupakan yang perdana setelah 2 tahun lamanya tidak berjalan dikarenakan kondisi pandemi yang merebak.  Dalam pelaksanaan kegiatan ini, penyelenggara menggandeng Lembaga Pengembangan Profesi (LPP)  HMI se-Cabang Malang yang merupakan wadah bagi kader-kader HMI yang ingin mengembangkan diri serta bakat yang dimiliki. LPP yang diajak untuk ikut memperkenalkan HMI yaitu Lembaga Pers Mahasiswa Islam (LAPMI) dan Lembaga Seni Budaya Mahasiswa Islam (LSMI). Tujuan dari keikutsertaan dari kedua LPP tersebut adalah ingin menampik stigma negatif mahasiswa baru terhadap organisasi ekstra kampus khususnya terh

Sapere Aude

Alfandy Usman, Kader HMI Komisariat Teknik UMM, Kabiro Eksternal BEM Fakultas Teknik UMM periode 2022/2023 Malang, LAPMI - Bjorka seorang hacker asing yang akhir-akhir ini viral karena melakukan penyerangan terhadap pemerintah Indonesia dan disanjung-sanjung oleh masyarakat, lantaran berhasil membocorkan kasus HAM sebesar peristiwa Munir dan di sebarkan di media sosial. Kita berterimakasih jika itu merupakan tindakan alternatif untuk menuntaskan peristiwa yang didiamkan oleh pemerintah. Akan tetapi, kita sebagai mahasiswa sudah sepatutnya bersifat reflektif dan selektif dalam artian bertindak dan berpikir diluar pola pikir yang dibangun secara umum. Maka dari itu mari bersikap netral untuk tidak memihak salah satu dari kedua belah pihak sebelum menyelidiki untuk memastikan kebenaran yang tervalidasi. Untuk itu mari melihat sudut pandang yang berbeda dari polemik yang ada, sebelum membangun persepsi yang sudah ter-freming, sebab dengan kecurigaan kebenaran selalu ada. Karena yang palsu