Langsung ke konten utama

Praktik Oligarki dalam Politik Indonesia

Yurotul Aida/ Kader HMI Komisariat Ilmu Sosial UM

Malang, LAPMI - Bagaimana pengaruh praktik oligarki dalam politik terhadap ideologi demokratis Indonesia?

Indonesia merupakan sebuah negara demokrasi terpimpin dengan sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang dilaksanakan oleh rakyat baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui perwakilan) setelah melalui proses pemilihan umum. Namun dalam prakteknya partai politik menjadi satu-satunya lembaga yang mempunyai hak khusus untuk melakukan proses rekrutmen mulai dari proses penjaringan, seleksi pencalonan dan pendaftaran calon kepala daerah dan hanya anggota partai yang bisa menjabat presiden.

Namun, sampai saat ini tidak ada transparasi proses hukum bagaimana tata cara dan prosedur yang dilakukan di tingkat partai politik dalam menerima calon, proses pendaftaran, tata cara seleksi, sistem penilaian ditingkat partai politik untuk menerima atau menolak bakal calon. Dalam praktiknya pencalonan lewat partai politik sering terdistorsi oleh praktek politik oligarki.

Oligarki adalah bentuk pemerintahan dimana kekuasaan berada di tangan sekelompok Individu. Sebagai contoh bagaimana partai-partai politik yang mulanya demokratif secara geadual menjadi kurang demokratis. Semakin lama mereka berkuasa dan semakin besar. Jeffrey Winters yang merupakan analisis politik, mengatakan bahwa demokrasi di Indonesia ternyata dikuasai oleh kelompok oligarki, akibatnya sistem demokrasi semakin jauh dari cita-cita serta tujuan untuk memakmurkan rakyat Indonesia.

Ahmad Sanusi dalam Memberdayakan Masyarakat dalam Pelaksanaan 10 Pilar Demokrasi (2006), mengemukakan 10 Pilar Demokrasi Konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan UUD 1945, yaitu:
  1. Demokrasi yang Berketuhanan Yang Maha Esa 
  2. Demokrasi dengan kecerdasan 
  3. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat 
  4. Demokrasi dengan rule of law 
  5. Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara 
  6. Demokrasi dengan hak asasi manusia 
  7. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka 
  8. Demokrasi dengan otonomi daerah 
  9. Demokrasi dengan kemakmuran 
  10. Demokrasi yang berkeadilan sosial
Oligarki merupakan pelanggaran pilar-pilar demokrasi. Reformasi ditunggani kepentingan para elit politik. Setelah Orde Baru runtuh, oligarki berpindah dari Soeharto dan kini menguasai partai politik. Semakin kuatnya oligarki sejalan dengan ongkos politik yang semakin mahal.

Tujuan-tujuan awal semakin dimoderatkan (semakin tumpul). Bahwa segelintir rakyat yang menginginkan demokrasi internal akan berakhir dengan kepemimpinan segelintir elit politik. Oligarki merusak tatanan politik Indonesia mulai dari kepentingan politik praktis sampai gerontokrasi.

Cita-cita politik demokrasi Indonesia itu pun hanya menjadi kamuflase demokrasi oligarki yang dijalankan oleh elit politik Indonesia. Hukum menjadi sangat lemah karena KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Oligarki hanyalah alat yang dibuat kelompok elit untuk melipatgandakan kekayaan masing-masing dan akan merusak paradigma ideologis demokrasi bangsa. Sebagai negerasi muda kita seharusnya tidak apatis terhadap isu politik oligarki yang terjadi Indonesia. 

Penulis: Yurotul Aida (Kader HMI Komisariat Ilmu Sosial UM)
Editor: Reny Tiarantika

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Hadiri Pelantikan Pengurus MD KAHMI Kota Malang, Menko PMK RI: KAHMI Malang Harus Bisa Memberi Arti Peranannya di Malang Raya

Dokumentasi : Rafindi  Malang, LAPMI  - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) RI Muhadjir Effendy menghadiri pelantikan Majelis Daerah (MD) KAHMI Kota Malang Periode 2021-2026, terhitung sebanyak 67 orang yang telah dilantik oleh Majelis Wilayah (MW) Korps Alumni HMI (KAHMI) Jawa Timur. Pelantikan tersebut berlangsung di Regents Park Hotel, pada Minggu (30/01/2022). Selain Menko PMK RI, pelantikan tersebut juga dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Presidium MN KAHMI Manimbang Kahariady, Presidium MW KAHMI Jawa Timur Edy Purwanto, Wali Kota Malang Sutiaji, Ketua DPRD Kota Malang I Made Rian Diana Kartika beserta para tokoh dan tamu undangan lainnya. Dalam momentum pelantikan yang bertemakan "Berperan Aktif dalam Kemaslahatan Publik di Era Disrupsi" tersebut, Muhadjir Effendy berkesempatan untuk memberikan pidato kebudayaan. Saat pidato berlangsung Muhadjir berpesan Kepada jajaran Pengurus MD KAHMI Kota Malang yang baru saja dilantik, bahwa KAHMI merup

Menampik Stigma Negatif, HMI Korkom UM Gandeng LPP HMI se-Cabang Malang Pada Kegiatan Open Recruitment

Dokumentasi: lapmimalang/Tahta Reza Gramang Atapukan Malang, LAPMI  – Senin (22/08/2022) Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Malang Koordinator Komisariat Universitas Negeri Malang (Korkom UM) serta seluruh komisariat yang ada di Universitas Negeri Malang mengadakan kegiatan open recruitment dan juga pengenalan tentang Himpunan Mahasiswa Islam kepada mahasiswa baru. Kegiatan ini merupakan yang perdana setelah 2 tahun lamanya tidak berjalan dikarenakan kondisi pandemi yang merebak.  Dalam pelaksanaan kegiatan ini, penyelenggara menggandeng Lembaga Pengembangan Profesi (LPP)  HMI se-Cabang Malang yang merupakan wadah bagi kader-kader HMI yang ingin mengembangkan diri serta bakat yang dimiliki. LPP yang diajak untuk ikut memperkenalkan HMI yaitu Lembaga Pers Mahasiswa Islam (LAPMI) dan Lembaga Seni Budaya Mahasiswa Islam (LSMI). Tujuan dari keikutsertaan dari kedua LPP tersebut adalah ingin menampik stigma negatif mahasiswa baru terhadap organisasi ekstra kampus khususnya terh

HMI Komisariat Unitri Sukses Gelar Basic Training

Dokumentasi: HMI Komisariat Unitri Malang, LAPMI - Himpunan Mahasiswa Islam, Cabang Malang, Komisariat Unitri, Universitas Tribhuwana Tunggadewi Sukses gelar Basic Training (Latihan Kader 1) dengan tema "Terbinanya Kepribadian Muslim yang Berkualitas Akademis, Sadar Akan Fungsi dan Perannya dalam Berorganisasi Serta Hak dan Kewajibannya Sebagai Kader Umat dan Kader Bangsa". Kegiatan tersebut dilaksanakan di Graha Yakusa, Desa Banjarejo, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang. pada tanggal 05 sampai 07 November. Minggu, (07/11/2021)  Agus Salim sebagai PJ ketua pelaksana menyampaikan, sebanyak 30 kader Komisariat Unitri yang telah mengikuti LK dan ada 5 peserta dari komisariat lain yang juga menitipkan kadernya, jadi total peserta forum ada 35 kader yang mengikuti Basic Training pada tahun ini. "Alhamdulillah ada 30 Kader asli komisariat Unitri yang telah mengikuti LK pada tahun ini, dan ada juga beberapa kader titipan dari komisariat lain, yaitu Komisariat Mulla Shadra d